<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Kode DSSD>2.13.000001</Kode DSSD><Uraian>Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas</Uraian><Satuan>Orang</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>500</Nilai><Definisi Operasional>Aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas.</Definisi Operasional></row>
<row _id="2"><Kode DSSD>2.13.000008</Kode DSSD><Uraian>Buku Register Desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>1</Nilai><Definisi Operasional>(provinsi) Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota )Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa</Definisi Operasional></row>
<row _id="3"><Kode DSSD>2.13.000009</Kode DSSD><Uraian>BUM Desa di Kabupaten/Kota</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>1</Nilai><Definisi Operasional>Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="4"><Kode DSSD>2.13.000010</Kode DSSD><Uraian>Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>1</Nilai><Definisi Operasional>Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan merupakan upaya mendukung proses pelaksanaan Prodeskel mulai dari pengumpulan sampai dengan publikasi data Prodeskel, yang meliputi: 1. Fasilitasi Pengumpulan Data 2. Fasilitasi Penginputan dan Pemutakhiran Data 3. Fasilitasi Publikasi Data</Definisi Operasional></row>
<row _id="5"><Kode DSSD>2.13.000012</Kode DSSD><Uraian>Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa</Uraian><Satuan>Desa</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Fasilitasi penamaan dan kode desa merupakan fasilitasi terkait validasi usulan perubahan nama atau perbaikan redaksional nama desa serta usulan pemutakhrian kode desa akibat ketidaksesuaian kondisi faktual maupun akibat penataan desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="6"><Kode DSSD>2.13.000013</Kode DSSD><Uraian>Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya</Uraian><Satuan>Desa</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>81</Nilai><Definisi Operasional>Fasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Peraturan/Kebijakan Lainnya.</Definisi Operasional></row>
<row _id="7"><Kode DSSD>2.13.000014</Kode DSSD><Uraian>Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>1</Nilai><Definisi Operasional>Dokumen berisi hasil evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="8"><Kode DSSD>2.13.000016</Kode DSSD><Uraian>Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Peraturan Desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="9"><Kode DSSD>2.13.000017</Kode DSSD><Uraian>Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Dokumen berisi hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="10"><Kode DSSD>2.13.000018</Kode DSSD><Uraian>Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Dokumen berisi hasil fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="11"><Kode DSSD>2.13.000020</Kode DSSD><Uraian>Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Fasilitasi pembinaan Laporan Kepala Desa merupakan upaya dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang di berikan Oleh pemerintah pusat kepada pemda Kab/kota dalam rangka proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sehingga berjalan transparan dan akuntabel</Definisi Operasional></row>
<row _id="12"><Kode DSSD>2.13.000023</Kode DSSD><Uraian>Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>81</Nilai><Definisi Operasional>Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari: 1. Penyusunan RPJM Desa, dan 2. Penyusunan RKP Desa</Definisi Operasional></row>
<row _id="13"><Kode DSSD>2.13.000025</Kode DSSD><Uraian>Dokumen pengelolaan keuangan desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>81</Nilai><Definisi Operasional>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. khusus perihal dokumen pengelolaan keuangan desa , sejalan dengan point 1,2 dan 4 subdit pengelolaan keuangan desa telah memfasilitasi daerah baik dalam bentuk surat edaran, modul ataupun dokumen-dokumen perihal pengelolaan keuangan desa yang menjadi isu strategis tiap tahunnya</Definisi Operasional></row>
<row _id="14"><Kode DSSD>2.13.000027</Kode DSSD><Uraian>Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>81</Nilai><Definisi Operasional>Informasi mengenai pelayanan masyarakat desa yang disampaikan melalui pertemuan maupun media lainnya.</Definisi Operasional></row>
<row _id="15"><Kode DSSD>2.13.000029</Kode DSSD><Uraian>Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa</Definisi Operasional></row>
<row _id="16"><Kode DSSD>2.13.000034</Kode DSSD><Uraian>Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</Uraian><Satuan>Laporan</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Laporan berisi hasil fasilitasi pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat.</Definisi Operasional></row>
<row _id="17"><Kode DSSD>2.13.000035</Kode DSSD><Uraian>Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</Uraian><Satuan>Laporan</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran.</Definisi Operasional></row>
<row _id="18"><Kode DSSD>2.13.000042</Kode DSSD><Uraian>Laporan penyelenggaraan musyawarah desa</Uraian><Satuan>Laporan</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>81</Nilai><Definisi Operasional>Laporan berisi hasil penyelenggaraan musyawarah desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="19"><Kode DSSD>2.13.000043</Kode DSSD><Uraian>lembaga adat di Kabupaten/Kota</Uraian><Satuan>Lembaga Adat</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>81</Nilai><Definisi Operasional>Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA</Definisi Operasional></row>
<row _id="20"><Kode DSSD>2.13.000044</Kode DSSD><Uraian>Lembaga adat di Provinsi</Uraian><Satuan>Lembaga Adat</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA</Definisi Operasional></row>
<row _id="21"><Kode DSSD>2.13.000045</Kode DSSD><Uraian>Musyawarah Desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>81</Nilai><Definisi Operasional>Forum permusyawaratan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk membahas dan mengambil keputusan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="22"><Kode DSSD>2.13.000058</Kode DSSD><Uraian>Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,</Uraian><Satuan>Peraturan Desa</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>243</Nilai><Definisi Operasional>1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ; 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa</Definisi Operasional></row>
<row _id="23"><Kode DSSD>2.13.000059</Kode DSSD><Uraian>Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Upaya pembangunan desa yang dilaksanakan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.</Definisi Operasional></row>
<row _id="24"><Kode DSSD>2.13.000060</Kode DSSD><Uraian>Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat</Uraian><Satuan>Desa</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>(Provinsi)Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa usulan Penataan Desa memfasilitasi kelengkapan persyaratan dan memastikan tahapan penataan Desa sesuai dengan ketentuan Per-UU yang berlaku (kab/Kota) Pembentukan Desa merupakan proses mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada 2. Penghapusan Desa merupaka proses menghapus Kode wilayah administrasi Desa untuk kemudian Desa yang dihapuskan digabungkan dengan wilayah Desa terdekat 3. Penggabungan Desa merupakan proses menggabungan 2 (dua) atau lebih Desa menjadi 1 (satu) Desa atau wilayah dari 2(dua) atau lebih Desa yang beririsan untuk digabungkan menjadi 1 (satu) Desa baru 4. Fasilitasi Tata Wilayah Desa merupakan proses penataan wilayah Desa yang didalamnya terdiri atas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penataan Desa, serta Penamaan dan Kode Desa</Definisi Operasional></row>
<row _id="25"><Kode DSSD>2.13.000064</Kode DSSD><Uraian>Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa</Uraian><Satuan>Peraturan Kepala Desa</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>36</Nilai><Definisi Operasional>(provinsi) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kab/Kota) Kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. kerja sama antar Desa dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.</Definisi Operasional></row>
<row _id="26"><Kode DSSD>2.13.000065</Kode DSSD><Uraian>Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.</Definisi Operasional></row>
<row _id="27"><Kode DSSD>2.13.000066</Kode DSSD><Uraian>Peta desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>0</Nilai><Definisi Operasional>Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Tingkat Pusat terhadap pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa oleh Tim PPBDes Tingkat Kabupaten/Kota dibawah pembinaan dan pengawasan oleh Tim PPBDes Tingkat Provinsi untuk kemudian disahkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi. Adapun Batas Desa adalah pembatas administrasi wilayah pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat tanda-tanda berupa alam seperti igir/punggung (watershed), gunung/pegunungan sungai median dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.</Definisi Operasional></row>
<row _id="28"><Kode DSSD>2.13.000069</Kode DSSD><Uraian>Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain</Uraian><Satuan>Lembaga Desa dan Desa Adat</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>2</Nilai><Definisi Operasional>penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat</Definisi Operasional></row>
<row _id="29"><Kode DSSD>2.13.000071</Kode DSSD><Uraian>SDM anggota BPD</Uraian><Satuan>Orang</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>405</Nilai><Definisi Operasional>(provinsi) Meningkatkan sikap dan keterampilan anggota BPD melalui Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Kab/Kota) Memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja anggota BPD oleh pemerintah daerah</Definisi Operasional></row>
<row _id="30"><Kode DSSD>2.13.000073</Kode DSSD><Uraian>Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa</Uraian><Satuan>Dokumen</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>1</Nilai><Definisi Operasional>(provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.</Definisi Operasional></row>
<row _id="31"><Kode DSSD>2.13.000074</Kode DSSD><Uraian>Tingkat perkembangan desa</Uraian><Satuan>Desa</Satuan><Tahun>2025</Tahun><Nilai>36</Nilai><Definisi Operasional>Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.</Definisi Operasional></row>
</data>
