{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Kode DSSD","type":"text","info":{"type_override":"text"}},{"id":"Uraian","type":"text","info":{}},{"id":"Satuan","type":"text","info":{}},{"id":"Tahun","type":"numeric","info":{}},{"id":"Nilai","type":"numeric","info":{}},{"id":"Definisi Operasional","type":"text","info":{}}],
  "records": [
    [1,"1.05.000006","Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran","Orang",2025,0,"Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah"],
    [2,"1.05.000007","Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran","Orang",2025,0,"Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah"],
    [3,"1.05.000008","Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran","Orang",2025,0,"Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah"],
    [4,"1.05.000009","Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran","Orang",2025,0,"Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah"],
    [5,"1.05.000014","Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya","Desa/Kelurahan",2025,0,"Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data"],
    [6,"1.05.000015","Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya","Desa/Kelurahan",2025,0,"Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data"],
    [7,"1.05.000016","Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya","Desa/Kelurahan",2025,0,"Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data"],
    [8,"1.05.000017","Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya","Desa/Kelurahan",2025,0,"Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat"],
    [9,"1.05.000018","Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya","Desa/Kelurahan",2025,0,"Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat"],
    [10,"1.05.000030","Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran","Dokumen",2025,1,"Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran"],
    [11,"1.05.000031","Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran","Dokumen",2025,1,"Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran"],
    [12,"1.05.000032","Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,0,"Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota"],
    [13,"1.05.000033","Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,0,"Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota"],
    [14,"1.05.000034","Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal","Dokumen",2025,0,"Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [15,"1.05.000035","Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal","Dokumen",2025,0,"Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [16,"1.05.000036","Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal","Dokumen",2025,0,"Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [17,"1.05.000042","Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,0,"Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota"],
    [18,"1.05.000059","Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran","Dokumen",2025,1,"Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama"],
    [19,"1.05.000060","Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran","Dokumen",2025,1,"Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama"],
    [20,"1.05.000066","Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya","Dokumen",2025,0,"Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran"],
    [21,"1.05.000089","Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat","Dokumen",2025,1,"SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota"],
    [22,"1.05.000090","Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan","Dokumen",2025,1,"SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota"],
    [23,"1.05.000092","Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar","Dokumen",2025,0,"Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat"],
    [24,"1.05.000093","Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran","Dokumen",2025,0,"Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan"],
    [25,"1.05.000094","Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran","Dokumen",2025,0,"Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan"],
    [26,"1.05.000098","Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian","Dokumen",2025,0,"Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran"],
    [27,"1.05.000099","Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum","Dokumen",2025,0,"Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum"],
    [28,"1.05.000100","Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar","Dokumen",2025,0,"Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan"],
    [29,"1.05.000101","Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar","Dokumen",2025,0,"Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana"],
    [30,"1.05.000102","Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar","Dokumen",2025,0,"Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran"],
    [31,"1.05.000103","Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar","Dokumen",2025,0,"Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana"],
    [32,"1.05.000110","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan","Kasus",2025,0,"Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum"],
    [33,"1.05.000111","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan","Kasus",2025,0,"Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa"],
    [34,"1.05.000112","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini","Kasus",2025,0,"Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini"],
    [35,"1.05.000113","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini","Kasus",2025,0,"Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini"],
    [36,"1.05.000114","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli","Kasus",2025,1,"Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli"],
    [37,"1.05.000115","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan","Kasus",2025,0,"Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan"],
    [38,"1.05.000116","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan","Kasus",2025,13,"Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan"],
    [39,"1.05.000117","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan","Kasus",2025,0,"Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan"],
    [40,"1.05.000118","Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan","Kasus",2025,0,"Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi"],
    [41,"1.05.000122","Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga","Keluarga",2025,10,"Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota"],
    [42,"1.05.000137","Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh"],
    [43,"1.05.000138","Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota"],
    [44,"1.05.000141","Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan"],
    [45,"1.05.000144","Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota"],
    [46,"1.05.000145","Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota"],
    [47,"1.05.000146","Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,1,"Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran"],
    [48,"1.05.000147","Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,1,"Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran"],
    [49,"1.05.000148","Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan KonsultasiTerhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota"],
    [50,"1.05.000149","Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Pembinaan Qanun Syariat Islam"],
    [51,"1.05.000150","Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Penegakan Qanun Syariat Islam"],
    [52,"1.05.000152","Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam"],
    [53,"1.05.000153","Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam"],
    [54,"1.05.000154","Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam"],
    [55,"1.05.000155","Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam"],
    [56,"1.05.000156","Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam"],
    [57,"1.05.000157","Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam"],
    [58,"1.05.000158","Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam"],
    [59,"1.05.000159","Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam"],
    [60,"1.05.000160","Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam"],
    [61,"1.05.000161","Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam"],
    [62,"1.05.000162","Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam"],
    [63,"1.05.000163","Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam"],
    [64,"1.05.000164","Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam"],
    [65,"1.05.000165","Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam"],
    [66,"1.05.000166","Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong"],
    [67,"1.05.000167","Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim"],
    [68,"1.05.000172","Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota","Laporan",2025,0,"Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota"],
    [69,"1.05.000173","Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah","Laporan",2025,1,"Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah"],
    [70,"1.05.000174","Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi Qanun Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam"],
    [71,"1.05.000178","Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","Laporan",2025,0,"1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda"],
    [72,"1.05.000181","Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada","Laporan",2025,0,"1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda"],
    [73,"1.05.000182","Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam"],
    [74,"1.05.000183","Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Qanun","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan Penyuluhan Qanun"],
    [75,"1.05.000187","Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/","Laporan",2025,1,"sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah"],
    [76,"1.05.000188","Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/","Laporan",2025,1,"sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah"],
    [77,"1.05.000189","Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam"],
    [78,"1.05.000190","Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Qanun","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan sosialisasi Qanun"],
    [79,"1.05.000193","Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal","Laporan",2025,0,"Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi"],
    [80,"1.05.000194","Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal","Laporan",2025,0,"Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan"],
    [81,"1.05.000196","Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal","Laporan",2025,0,"Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan."],
    [82,"1.05.000197","Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal","Laporan",2025,0,"Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan"],
    [83,"1.05.000204","Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani","Laporan",2025,0,"Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP"],
    [84,"1.05.000205","Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani","Laporan",2025,0,"Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP"],
    [85,"1.05.000213","Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP","Laporan",2025,0,"Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP"],
    [86,"1.05.000214","Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP","Laporan",2025,0,"Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP"],
    [87,"1.05.000227","Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait","Unit",2025,0,"Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [88,"1.05.000229","Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia","Unit",2025,0,"1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan Trantibum"],
    [89,"1.05.000232","Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait","Unit",2025,0,"Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [90,"1.05.000233","Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait","Unit",2025,0,"Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [91,"1.05.000241","SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya","Orang",2025,0,"1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas"],
    [92,"1.05.000244","Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya","Orang",2025,9,"Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat"],
    [93,"1.05.000245","Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya","Orang",2025,0,"Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat"],
    [94,"1.05.000266","Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota","Dokumen",2025,1,"Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan"],
    [95,"1.05.000267","Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota","Dokumen",2025,1,"Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan"],
    [96,"1.05.000268","Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota","Dokumen",2025,1,"Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan"],
    [97,"1.05.000270","Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP","Dokumen",2025,0,"Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014"],
    [98,"1.05.000273","Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional","Orang",2025,0,"Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir."],
    [99,"1.05.000274","Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Laporan",2025,0,"Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada"],
    [100,"1.05.000275","Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada"],
    [101,"1.05.000276","Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Laporan",2025,0,"Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah"],
    [102,"1.05.000277","Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah","Laporan",2025,0,"Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda"],
    [103,"1.05.000278","Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah","Dokumen",2025,0,"Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda"],
    [104,"1.05.000279","Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah","Laporan",2025,1,"Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah"],
    [105,"1.05.000280","Pembentukan Sekretariat PPNS","Dokumen",2025,0,"Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS"],
    [106,"1.05.000282","Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran","Laporan",2025,0,"Pembinaan dan Pengawasan dalam ketersediaan Tim Penilai Angka Kredit di provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan profesi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, dan kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran"],
    [107,"1.05.000283","Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah"],
    [108,"1.05.000284","Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota","Laporan",2025,0,"Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan"],
    [109,"1.05.000285","Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran","Dokumen",2025,0,"Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran"],
    [110,"1.05.000286","Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)","Dokumen",2025,0,"Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran"],
    [111,"1.05.000287","Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan","",2025,0,"Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)"],
    [112,"1.05.000288","Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran","Dokumen",2025,0,"Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran"],
    [113,"1.05.000289","Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas","Orang",2025,0,"Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik mobilisasi Satlinmas"],
    [114,"1.05.000290","Dukungan Operasional Sekretariat PPNS","Laporan",2025,0,"Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019"],
    [115,"1.05.000291","Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah","Dokumen",2025,0,"Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan"],
    [116,"1.05.000292","Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah","Laporan",2025,0,"Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung"],
    [117,"1.05.000293","Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur","Dokumen",2025,1,"Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja"],
    [118,"1.05.000296","Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,0,"Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan mealui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota"],
    [119,"1.05.000297","Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota"],
    [120,"1.05.000298","Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi","Dokumen",2025,0,"Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran"],
    [121,"1.05.000299","Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi","Dokumen",2025,0,"Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran"],
    [122,"1.05.000300","Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran","Orang",2025,0,"Pelatihan mengenai bahaya dan resiko kebakaran di tingkat keluarga dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta ketangguhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran"],
    [123,"1.05.000302","Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota","Unit",2025,0,"Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan memfasilitasi sarana prasarana di kabupaten/Kota, atau penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di provinsi dalam rangka mendukung capaian SPM di kabupaten.kota yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [124,"1.05.000303","Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran","Laporan",2025,0,"Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan berupa asistensi dan fasilitasi untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan laporan, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama"],
    [125,"1.05.000304","Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!","Dokumen",2025,0,"Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional berdasarkan ruang lingkup kegiatan, pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dan Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran"],
    [126,"1.05.000305","Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks penyelenggaraan sistem kerja, kinerja, pengembangan karier, kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bentuk kegiatan pembinaan aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"],
    [127,"1.05.000306","Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota","Orang",2025,0,"Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan fungsional analis kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan"],
    [128,"1.05.000307","Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota","Orang",2025,0,"Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan"],
    [129,"1.05.000308","Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota","Kabupaten/Kota",2025,0,"Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kabupaten/Kota dama rangka menyusun kajian akademis RISPKP, menyusun dokumen RISPKP, maupun pemutakhiran RISPKP"],
    [130,"1.05.000309","Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran","Dokumen",2025,0,"Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran"],
    [131,"1.05.000310","Penyusunan Peta Rawan Kebakaran","Dokumen",2025,0,"Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran"],
    [132,"1.05.000311","Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada","Dokumen",2025,0,"Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen"],
    [133,"1.05.000312","Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota","Dokumen",2025,0,"Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022"],
    [134,"1.05.000313","Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum","Dokumen",2025,0,"Mendukung digitalisasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi satpol pp dan satlinmas untuk mewujudkan satu data Trantibumlinmas"],
    [135,"1.05.000314","Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat","Dokumen",2025,0,"Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum adalah dokumen yang memuat tentang jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan Tibumtranmas sekaligus menghitung kebutuhan Satpol PP dari sisi jumlah aparatur Satpol PP, sarpras dikaitkan dengan Perda yang akan ditegakkan dan Peta rawan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen yang menggambarkan kerawanan suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat"],
    [136,"1.05.000315","Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)","Dokumen",2025,0,"Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)."],
    [137,"1.05.000316","Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan","Dokumen",2025,1,"Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat"],
    [138,"1.05.000317","Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,0,"Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kajian penyusunan dokumen yang memuat norma, standar, prosedur dan manual, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran"],
    [139,"1.05.000318","Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,1,"Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran"],
    [140,"1.05.000319","Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran"],
    [141,"1.05.000320","Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran","Orang",2025,0,"Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan"],
    [142,"1.05.000321","Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)","Dokumen",2025,0,"Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kajian Akademis yang berisikan gambaran awal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah yang belum pernah menyusun atau memiliki dokumen RISPKP"],
    [143,"1.05.000322","Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran","Dokumen",2025,1,"Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama"],
    [144,"1.05.000323","Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama","Dokumen",2025,1,"Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama"],
    [145,"1.05.000324","Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,0,"Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran"],
    [146,"1.05.000325","Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran","Laporan",2025,0,"Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [147,"1.05.000326","Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran","Laporan",2025,0,"Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [148,"1.05.000327","Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan","Laporan",2025,0,"Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pemadam kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan"],
    [149,"1.05.000328","Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran","Laporan",2025,0,"Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran"],
    [150,"1.05.000329","Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran","",2025,0,"Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan"],
    [151,"1.05.000330","Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran","Laporan",2025,0,"Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses investigasi kejadian kebakaran dalam upaya menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran melalui penelitian dan pengujian dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran"],
    [152,"1.05.000331","Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana","Dokumen",2025,0,"Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana"],
    [153,"1.05.000333","Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran","Desa/Kelurahan",2025,1,"Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat"],
    [154,"1.05.000335","Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran","Laporan",2025,0,"Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran"],
    [155,"1.05.000336","Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar","Dokumen",2025,0,"Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [156,"1.05.000337","Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar","Unit",2025,0,"Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standaradalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana"],
    [157,"1.05.000338","Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar","Unit",2025,4,"Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Merupakan Mekanisme dan Proses untuk Melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana"],
    [158,"1.05.000339","Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)","Laporan",2025,0,"Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data"],
    [159,"1.05.000340","Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat","Dokumen",2025,1,"Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan"],
    [160,"1.05.000341","Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat","Unit",2025,0,"Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP"],
    [161,"1.05.000342","Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan","Laporan",2025,1,"Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan."],
    [162,"1.05.000343","Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa","Laporan",2025,0,"Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll"],
    [163,"1.05.000344","Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah","Dokumen",2025,0,"Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS"],
    [164,"1.05.000347","Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran","Orang",2025,0,"Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat"],
    [165,"1.05.000348","Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah","Laporan",2025,1,"Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan"]
]}
