{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Kode DSSD","type":"text","info":{"type_override":"text"}},{"id":"Uraian","type":"text","info":{}},{"id":"Satuan","type":"text","info":{}},{"id":"Tahun","type":"numeric","info":{}},{"id":"Nilai","type":"numeric","info":{}},{"id":"Definisi Operasional","type":"text","info":{}}],
  "records": [
    [1,"5.02.000001","Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun","Dokumen",2025,2,"Dokumen yang berisi kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang telah disusun sebagai dasar penyusunan apbd."],
    [2,"5.02.000002","Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun","Dokumen",2025,2,"Dokumen yang berisi perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang telah disusun sebagai dasar penyusunan perubahan apbd."],
    [3,"5.02.000003","RKA-SKPD yang Diverifikasi","Dokumen",2025,47,"Dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah melalui proses pemeriksaan dan penyesuaian oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk memastikan kesesuaian dengan kua, ppas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."],
    [4,"5.02.000004","Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi","Dokumen",2025,47,"Dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan, kondisi, dan kebijakan anggaran berjalan, kemudian diperiksa serta disesuaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) agar selaras dengan perubahan kua dan perubahan ppas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan."],
    [5,"5.02.000006","Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi","Dokumen",2025,47,"Dokumen perubahan daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan perubahan rka-skpd, kemudian diperiksa dan disesuaikan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd)/tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan kua, perubahan ppas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."],
    [6,"5.02.000007","Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD","Dokumen",2025,2,"Produk hukum daerah yang ditetapkan setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd)."],
    [7,"5.02.000008","Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD","Dokumen",2025,4,"Produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan apabila terdapat kondisi yang mengharuskan penyesuaian terhadap apbd berjalan."],
    [8,"5.02.000009","Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran","Dokumen",2025,2,"Kumpulan produk hukum, peraturan, keputusan, dan pedoman yang menjadi dasar hukum, arah, dan tata cara dalam proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam siklus penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran."],
    [9,"5.02.000010","Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan","Dokumen",2025,2,"Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antar pemangku kepentingan (pemerintah daerah, dprd, serta instansi terkait) mengenai rencana penerimaan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran."],
    [10,"5.02.000011","Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah","Dokumen",2025,2,"Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dprd, serta perangkat daerah terkait mengenai rencana alokasi belanja daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran."],
    [11,"5.02.000012","Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan","Dokumen",2025,2,"Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dprd, dan perangkat daerah terkait mengenai perencanaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran."],
    [12,"5.02.000013","Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi","Orang",2025,0,"Individu dari perangkat daerah provinsi yang tercatat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman terkait perencanaan dan penganggaran daerah."],
    [13,"5.02.000014","Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Dokumen resmi yang memuat hasil penilaian, analisis, serta rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perda pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan daerah, dan kebijakan fiskal nasional."],
    [14,"5.02.000016","Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota","Laporan",2025,1,"Dokumen resmi yang memuat hasil penilaian, analisis, dan rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perubahan apbd beserta peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd kabupaten/kota, untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal daerah, serta kepentingan pembangunan."],
    [15,"5.02.000017","Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota","Laporan",2025,0,"Dokumen resmi yang berisi hasil penilaian, analisis, serta rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perda dan peraturan kepala daerah tersebut, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan dalam pelaksanaan apbd kabupaten/kota."],
    [16,"5.02.000018","Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi","Dokumen",2025,0,"Dokumen resmi milik perangkat daerah atau lembaga terkait yang telah melalui proses pendampingan, bimbingan, atau asistensi oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, standar, dan tujuan yang ditetapkan."],
    [17,"5.02.000019","Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan","Laporan",2025,0,"Dokumen resmi yang memuat catatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait peraturan atau kebijakan di bidang keuangan, termasuk materi yang disampaikan, peserta yang hadir, serta rekomendasi tindak lanjut."],
    [18,"5.02.000020","BLUD yang Diasistensi","Lembaga",2025,0,"Badan layanan umum daerah yang mendapatkan pendampingan atau asistensi dari instansi berwenang guna meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pelayanan, dan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."],
    [19,"5.02.000021","Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,1,"Dokumen resmi yang memuat hasil proses konsultasi, koordinasi, serta pembinaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyusunan dan evaluasi rancangan perda apbd dan rancangan perkada penjabaran apbd agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal daerah."],
    [20,"5.02.000022","Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,1,"Dokumen resmi yang memuat hasil konsultasi, koordinasi, dan pembinaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan serta evaluasi rancangan perda perubahan apbd dan rancangan perkada penjabaran perubahan apbd agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal daerah."],
    [21,"5.02.000023","Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,0,"Dokumen resmi yang berisi hasil konsultasi, koordinasi, dan pembinaan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan serta evaluasi rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan rancangan perkada penjabaran pertanggungjawaban apbd agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah."],
    [22,"5.02.000024","Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota","Orang",2025,0,"Individu dari perangkat daerah kabupaten/kota yang tercatat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan dan pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada bidang keuangan daerah."],
    [23,"5.02.000025","Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah","Dokumen",2025,0,"Dokumen resmi yang memuat hasil koordinasi, sinkronisasi, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara konsolidasi antara provinsi dan kabupaten/kota, termasuk penyajian data statistik keuangan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."],
    [24,"5.02.000026","Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen resmi yang memuat hasil koordinasi, pengaturan, dan pengendalian arus kas pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah."],
    [25,"5.02.000027","Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya","Laporan",2025,1,"Dokumen resmi yang memuat informasi mengenai penggunaan, penatausahaan, dan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagai bagian dari pembiayaan apbd tahun berjalan."],
    [26,"5.02.000028","Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD","Dokumen",2025,38,"Dokumen final yang merupakan output dari proses pengendalian anggaran kas dan penerbitan surat penyediaan dana (spd) yang sah dan siap didistribusikan."],
    [27,"5.02.000029","Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen resmi yang mencatat dan mengadministrasikan seluruh transaksi pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran) sesuai dengan peraturan yang berlaku."],
    [28,"5.02.000030","Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya","Dokumen",2025,1,"Dokumen (seperti notulensi, laporan, atau rekomendasi) yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya."],
    [29,"5.02.000031","Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank","Dokumen",2025,0,"Dokumen (seperti mou, perjanjian kerja sama, atau laporan pemantauan) yang menjadi bukti terlaksananya koordinasi dan kerja sama dalam rangka transaksi non-tunai."],
    [30,"5.02.000032","Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)","Laporan",2025,1,"Laporan keuangan periodik yang menyajikan realisasi kas, aliran kas, dan pfk, yang telah disusun dan dikoordinasikan sesuai standar akuntansi pemerintahan."],
    [31,"5.02.000033","Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas","Dokumen",2025,0,"Dokumen yang dihasilkan dari proses koordinasi terkait manajemen piutang, utang, analisis pembiayaan, serta strategi penempatan dana untuk optimalisasi kas daerah."],
    [32,"5.02.000034","Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait","Dokumen",2025,0,"Dokumen (seperti berita acara rekonsiliasi) yang membuktikan adanya proses pencocokan data transaksi kas dan sp2d antara pemerintah daerah dengan instansi terkait (misalnya bank)."],
    [33,"5.02.000035","Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan","Dokumen",2025,0,"Dokumen petunjuk teknis (juknis) yang disusun dan diterbitkan sebagai panduan resmi dalam melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban di tingkat sub kegiatan."],
    [34,"5.02.000036","Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota","Orang",2025,0,"Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan (seperti workshop, bimtek, atau sosialisasi) mengenai penatausahaan keuangan."],
    [35,"5.02.000037","Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan yang merangkum hasil dari kegiatan koordinasi untuk memastikan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan."],
    [36,"5.02.000038","Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban","Dokumen",2025,1,"Dokumen (seperti berita acara) yang menjadi bukti telah dilaksanakannya proses pencocokan dan pemeriksaan kebenaran data atas seluruh unsur laporan keuangan."],
    [37,"5.02.000039","Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran","Laporan",2025,1,"Laporan pertanggungjawaban (lpj) pelaksanaan apbd yang disusun dan disajikan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran) sesuai jadwal yang ditentukan."],
    [38,"5.02.000040","Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi","Laporan",2025,1,"Set laporan keuangan yang lengkap dari setiap skpd, blud, serta laporan keuangan gabungan (konsolidasi) pemerintah daerah yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (sap)."],
    [39,"5.02.000041","Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi","Dokumen",2025,1,"Draf/rancangan produk hukum (perda dan perkada) mengenai pertanggungjawaban apbd yang telah selesai disusun dan siap untuk diproses ke tahap selanjutnya."],
    [40,"5.02.000042","Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD","Dokumen",2025,1,"Dokumen resmi yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti tindak lanjut dari pemerintah daerah atas temuan dan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk."],
    [41,"5.02.000043","Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah","Dokumen",2025,0,"Dokumen yang dihasilkan dari proses koordinasi untuk menyelesaikan kasus tuntutan ganti rugi (tptgr) keuangan daerah."],
    [42,"5.02.000044","Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD","Dokumen",2025,1,"Dokumen kajian atau analisis mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban apbd untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, dan efisiensi anggaran."],
    [43,"5.02.000045","Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen formal (seperti peraturan kepala daerah, surat edaran) yang menetapkan kebijakan dan panduan teknis sebagai acuan dalam penyelenggaraan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah."],
    [44,"5.02.000046","Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen yang merinci alur kerja, tahapan, dan mekanisme (sop) dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah."],
    [45,"5.02.000047","Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi","Orang",2025,0,"Aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan (workshop, bimtek) di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan."],
    [46,"5.02.000048","BLUD Provinsi yang Dibina","Lembaga",2025,0,"Badan layanan umum daerah (blud) di tingkat provinsi yang menerima program pembinaan, asistensi, atau supervisi secara aktif dalam satu periode."],
    [47,"5.02.000049","Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola","Dokumen",2025,0,"Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana cadangan, seperti dokumen pembentukan, penempatan, dan pencairan dana cadangan."],
    [48,"5.02.000050","Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan yang menyajikan hasil kajian dan analisis kelayakan terhadap rencana investasi jangka panjang yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah."],
    [49,"5.02.000051","Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan analisis yang mengevaluasi proses perencanaan hingga realisasi penerimaan pinjaman oleh pemerintah daerah."],
    [50,"5.02.000052","Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan analisis yang mengevaluasi ketepatan perencanaan dan realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga pinjaman daerah."],
    [51,"5.02.000053","Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan analisis yang mengkaji efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah kepada pihak lain."],
    [52,"5.02.000054","Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan analisis yang mengevaluasi realisasi dan tingkat pengembalian pinjaman yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah daerah."],
    [53,"5.02.000055","Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi","Laporan",2025,0,"Laporan yang mendokumentasikan proses perumusan kebijakan hingga penetapan alokasi dana subsidi kepada masyarakat atau badan usaha."],
    [54,"5.02.000056","Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan","Laporan",2025,0,"Laporan analisis yang mengevaluasi efektivitas perencanaan dan ketepatan penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada entitas lain."],
    [55,"5.02.000057","Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak","Laporan",2025,0,"Laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dan pengelolaan dana yang dialokasikan untuk keperluan darurat dan mendesak."],
    [56,"5.02.000058","Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi","Laporan",2025,1,"Laporan yang menyajikan rincian perhitungan, penetapan alokasi, dan realisasi penyaluran dana bagi hasil (dbh) dari provinsi ke kabupaten/kota."],
    [57,"5.02.000059","Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah","Dokumen",2025,0,"Dokumen yang berisi hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data keuangan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan."],
    [58,"5.02.000060","Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah","Dokumen",2025,0,"Dokumen (seperti laporan implementasi, berita acara, log pemeliharaan) yang membuktikan pelaksanaan kegiatan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi keuangan."],
    [59,"5.02.000061","Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi","Orang",2025,0,"Aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah."],
    [60,"5.02.000062","Standar Harga yang Disusun","Dokumen",2025,2,"Dokumen standar satuan harga (ssh) atau standar biaya yang telah selesai disusun, ditetapkan, dan siap digunakan sebagai acuan penganggaran."],
    [61,"5.02.000063","Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah","Dokumen",2025,0,"Dokumen yang menetapkan spesifikasi teknis barang (standar barang) dan maksimal kebutuhan barang (standar kebutuhan) untuk setiap unit kerja."],
    [62,"5.02.000064","Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (rkbmd) yang telah disusun oleh pengguna barang dan disetujui oleh pengelola barang."],
    [63,"5.02.000065","Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen formal (seperti perkada atau sk) yang berisi aturan, prinsip, dan pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah (bmd)."],
    [64,"5.02.000066","Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan periodik yang menyajikan informasi mengenai pencatatan, inventarisasi, dan kondisi seluruh barang milik daerah (bmd)."],
    [65,"5.02.000067","Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan yang merangkum hasil kegiatan sensus atau inventarisasi fisik barang milik daerah (bmd) pada periode tertentu."],
    [66,"5.02.000068","Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan yang mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengamankan bmd baik secara fisik, administrasi, maupun hukum."],
    [67,"5.02.000069","Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan yang berisi nilai wajar barang milik daerah (bmd) hasil dari proses penilaian yang dilakukan oleh penilai internal maupun eksternal."],
    [68,"5.02.000070","Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan yang menyajikan temuan dan rekomendasi dari kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap siklus pengelolaan bmd."],
    [69,"5.02.000071","Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah","Dokumen",2025,0,"Dokumen legal (seperti sk persetujuan) yang diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan optimalisasi bmd, mulai dari pemanfaatan hingga penghapusan."],
    [70,"5.02.000072","Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan (termasuk berita acara) yang membuktikan adanya proses pencocokan data bmd antara bagian aset dengan bagian akuntansi."],
    [71,"5.02.000073","Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun","Laporan",2025,1,"Laporan akhir mengenai posisi dan kondisi barang milik daerah (bmd) yang menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd)."],
    [72,"5.02.000074","Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota","Orang",2025,0,"Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan bmd."],
    [73,"5.02.000075","Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen perencanaan strategis (seperti rencana kerja, target penerimaan) yang disusun untuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah."],
    [74,"5.02.000076","Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan yang berisi analisis, evaluasi, dan rekomendasi terkait pengembangan potensi serta perumusan kebijakan baru di bidang pajak daerah."],
    [75,"5.02.000077","Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan yang mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai kebijakan dan peraturan pajak daerah."],
    [76,"5.02.000078","Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah","Unit",2025,1,"Unit sarana (misalnya kendaraan, komputer) dan prasarana (misalnya gedung layanan) yang tersedia dan berfungsi untuk mendukung operasional pengelolaan pajak daerah."],
    [77,"5.02.000079","Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan yang merangkum hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran baru atau pemutakhiran data objek, subjek, dan wajib pajak daerah."],
    [78,"5.02.000080","Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan pengelolaan basis data perpajakan, termasuk validasi, pemeliharaan, dan penyajian data."],
    [79,"5.02.000081","Dokumen Ketetapan Pajak Daerah","Dokumen",2025,1,"Surat ketetapan pajak daerah (seperti skpd, skpdkb) yang diterbitkan secara resmi kepada wajib pajak."],
    [80,"5.02.000082","Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.","Laporan",2025,0,"Laporan yang menyajikan status penyelesaian atau tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pajak daerah."],
    [81,"5.02.000083","Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah","Dokumen",2025,1,"Dokumen (seperti surat pemberitahuan pajak daerah/sptpd) yang telah selesai melalui proses penelitian dan verifikasi kebenaran datanya."],
    [82,"5.02.000084","Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.","Dokumen SSPD",2025,1,"Dokumen penagihan (seperti surat teguran, surat paksa) yang telah diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak (wp) yang menunggak pembayaran pajak."],
    [83,"5.02.000085","Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti","Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan",2025,0,"Surat permohonan keberatan dari wajib pajak yang telah diproses dan diberikan keputusan (diterima, ditolak, atau diterima sebagian)."],
    [84,"5.02.000086","Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan yang merangkum hasil kegiatan pengawasan internal dan eksternal terhadap seluruh proses pengelolaan pajak daerah untuk memastikan kepatuhan."],
    [85,"5.02.000087","Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah","Laporan",2025,0,"Laporan yang berisi hasil kegiatan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap skpd pemungut retribusi daerah."],
    [86,"5.02.000088","Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan periodik yang menyajikan data dan analisis mengenai kemajuan implementasi sistem transaksi keuangan secara elektronik (non-tunai) di lingkungan pemerintah daerah."],
    [87,"5.02.000093","DPA- SKPD yang Diverifikasi","Dokumen",2025,47,"Dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dari setiap skpd yang telah selesai diperiksa, divalidasi, dan disahkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd)."],
    [88,"5.02.000101","Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota","Orang",2025,0,"Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan teknis mengenai penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah."],
    [89,"5.02.000117","Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota","Dokumen",2025,0,"Draf/rancangan produk hukum (perda dan perkada) tingkat kabupaten/kota mengenai pertanggungjawaban apbd yang telah selesai disusun dan siap diproses lebih lanjut."],
    [90,"5.02.000123","Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota","Orang",2025,0,"Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan di bidang akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan."],
    [91,"5.02.000124","BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina","Lembaga",2025,0,"Badan layanan umum daerah (blud) di tingkat kabupaten/kota yang secara aktif menerima program pembinaan, asistensi, atau supervisi dalam satu periode."],
    [92,"5.02.000125","Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota","Laporan",2025,1,"Laporan yang menyajikan data statistik keuangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang telah diolah dan dikompilasi untuk berbagai keperluan analisis."],
    [93,"5.02.000126","Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah","Dokumen",2025,0,"Dokumen resmi yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana cadangan di tingkat kabupaten/kota."],
    [94,"5.02.000135","Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota","Laporan",2025,1,"Laporan yang menyajikan rincian perhitungan, alokasi, dan realisasi penyaluran dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa."],
    [95,"5.02.000138","Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota","Orang",2025,0,"Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan sistem informasi keuangan daerah."],
    [96,"5.02.000153","Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah","Dokumen",2025,0,"Dokumen kajian atau analisis yang berisi evaluasi potensi, usulan pengembangan, dan rekomendasi kebijakan baru di bidang pajak daerah."],
    [97,"5.02.000156","Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah","Laporan",2025,1,"Laporan yang merangkum hasil kegiatan pemutakhiran data atau penambahan baru data objek, subjek, dan wajib pajak di tingkat kabupaten/kota."],
    [98,"5.02.000158","Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya","Obyek Pajak",2025,0,"Objek pajak (khususnya pbb-p2) yang nilai jual objek pajak (njop) nya telah diperbarui atau disesuaikan dalam satu periode penilaian."],
    [99,"5.02.000160","Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah","Layanan",2025,1,"Interaksi layanan (baik tatap muka, telepon, maupun online) yang diberikan kepada wajib pajak terkait informasi atau konsultasi perpajakan daerah."],
    [100,"5.02.000161","Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi","Dokumen",2025,1,"Dokumen pelaporan dari wajib pajak (misalnya sptpd) yang telah selesai diverifikasi kebenarannya oleh petugas pajak."]
]}
