﻿_id	Kode DSSD	Uraian	Satuan	Tahun	Nilai	Definisi Operasional
1	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2025	2	Dokumen yang berisi kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang telah disusun sebagai dasar penyusunan apbd.
2	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2025	2	Dokumen yang berisi perubahan kebijakan umum anggaran (kua) dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (ppas) yang telah disusun sebagai dasar penyusunan perubahan apbd.
3	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2025	47	Dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah melalui proses pemeriksaan dan penyesuaian oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk memastikan kesesuaian dengan kua, ppas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2025	47	Dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan, kondisi, dan kebijakan anggaran berjalan, kemudian diperiksa serta disesuaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd) agar selaras dengan perubahan kua dan perubahan ppas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2025	47	Dokumen perubahan daftar pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah disusun berdasarkan perubahan rka-skpd, kemudian diperiksa dan disesuaikan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd)/tim anggaran pemerintah daerah (tapd) untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan kua, perubahan ppas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2025	2	Produk hukum daerah yang ditetapkan setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
7	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2025	4	Produk hukum daerah yang disusun dan ditetapkan apabila terdapat kondisi yang mengharuskan penyesuaian terhadap apbd berjalan.
8	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2025	2	Kumpulan produk hukum, peraturan, keputusan, dan pedoman yang menjadi dasar hukum, arah, dan tata cara dalam proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam siklus penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran.
9	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2025	2	Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antar pemangku kepentingan (pemerintah daerah, dprd, serta instansi terkait) mengenai rencana penerimaan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10	5.02.000011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	2025	2	Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dprd, serta perangkat daerah terkait mengenai rencana alokasi belanja daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11	5.02.000012	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	2025	2	Dokumen resmi yang memuat hasil proses komunikasi, sinkronisasi, dan kesepakatan antara pemerintah daerah, dprd, dan perangkat daerah terkait mengenai perencanaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	2025	0	Individu dari perangkat daerah provinsi yang tercatat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas serta pemahaman terkait perencanaan dan penganggaran daerah.
13	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	2025	0	Dokumen resmi yang memuat hasil penilaian, analisis, serta rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perda pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan daerah, dan kebijakan fiskal nasional.
14	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	2025	1	Dokumen resmi yang memuat hasil penilaian, analisis, dan rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perubahan apbd beserta peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd kabupaten/kota, untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan fiskal daerah, serta kepentingan pembangunan.
15	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	2025	0	Dokumen resmi yang berisi hasil penilaian, analisis, serta rekomendasi pemerintah provinsi terhadap rancangan perda dan peraturan kepala daerah tersebut, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan dalam pelaksanaan apbd kabupaten/kota.
16	5.02.000018	Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	2025	0	Dokumen resmi milik perangkat daerah atau lembaga terkait yang telah melalui proses pendampingan, bimbingan, atau asistensi oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan, standar, dan tujuan yang ditetapkan.
17	5.02.000019	Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	2025	0	Dokumen resmi yang memuat catatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait peraturan atau kebijakan di bidang keuangan, termasuk materi yang disampaikan, peserta yang hadir, serta rekomendasi tindak lanjut.
18	5.02.000020	BLUD yang Diasistensi	Lembaga	2025	0	Badan layanan umum daerah yang mendapatkan pendampingan atau asistensi dari instansi berwenang guna meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, pelayanan, dan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19	5.02.000021	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2025	1	Dokumen resmi yang memuat hasil proses konsultasi, koordinasi, serta pembinaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penyusunan dan evaluasi rancangan perda apbd dan rancangan perkada penjabaran apbd agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal daerah.
20	5.02.000022	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2025	1	Dokumen resmi yang memuat hasil konsultasi, koordinasi, dan pembinaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan serta evaluasi rancangan perda perubahan apbd dan rancangan perkada penjabaran perubahan apbd agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal daerah.
21	5.02.000023	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2025	0	Dokumen resmi yang berisi hasil konsultasi, koordinasi, dan pembinaan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan serta evaluasi rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan rancangan perkada penjabaran pertanggungjawaban apbd agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah.
22	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2025	0	Individu dari perangkat daerah kabupaten/kota yang tercatat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan dan pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada bidang keuangan daerah.
23	5.02.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2025	0	Dokumen resmi yang memuat hasil koordinasi, sinkronisasi, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara konsolidasi antara provinsi dan kabupaten/kota, termasuk penyajian data statistik keuangan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2025	1	Dokumen resmi yang memuat hasil koordinasi, pengaturan, dan pengendalian arus kas pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
25	5.02.000027	Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	2025	1	Dokumen resmi yang memuat informasi mengenai penggunaan, penatausahaan, dan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagai bagian dari pembiayaan apbd tahun berjalan.
26	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	2025	38	Dokumen final yang merupakan output dari proses pengendalian anggaran kas dan penerbitan surat penyediaan dana (spd) yang sah dan siap didistribusikan.
27	5.02.000029	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2025	1	Dokumen resmi yang mencatat dan mengadministrasikan seluruh transaksi pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
28	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	2025	1	Dokumen (seperti notulensi, laporan, atau rekomendasi) yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.
29	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	2025	0	Dokumen (seperti mou, perjanjian kerja sama, atau laporan pemantauan) yang menjadi bukti terlaksananya koordinasi dan kerja sama dalam rangka transaksi non-tunai.
30	5.02.000032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	2025	1	Laporan keuangan periodik yang menyajikan realisasi kas, aliran kas, dan pfk, yang telah disusun dan dikoordinasikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
31	5.02.000033	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	2025	0	Dokumen yang dihasilkan dari proses koordinasi terkait manajemen piutang, utang, analisis pembiayaan, serta strategi penempatan dana untuk optimalisasi kas daerah.
32	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2025	0	Dokumen (seperti berita acara rekonsiliasi) yang membuktikan adanya proses pencocokan data transaksi kas dan sp2d antara pemerintah daerah dengan instansi terkait (misalnya bank).
33	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2025	0	Dokumen petunjuk teknis (juknis) yang disusun dan diterbitkan sebagai panduan resmi dalam melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban di tingkat sub kegiatan.
34	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2025	0	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan (seperti workshop, bimtek, atau sosialisasi) mengenai penatausahaan keuangan.
35	5.02.000037	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	2025	1	Laporan yang merangkum hasil dari kegiatan koordinasi untuk memastikan proses akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan.
36	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	2025	1	Dokumen (seperti berita acara) yang menjadi bukti telah dilaksanakannya proses pencocokan dan pemeriksaan kebenaran data atas seluruh unsur laporan keuangan.
37	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	2025	1	Laporan pertanggungjawaban (lpj) pelaksanaan apbd yang disusun dan disajikan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran) sesuai jadwal yang ditentukan.
38	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2025	1	Set laporan keuangan yang lengkap dari setiap skpd, blud, serta laporan keuangan gabungan (konsolidasi) pemerintah daerah yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (sap).
39	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	2025	1	Draf/rancangan produk hukum (perda dan perkada) mengenai pertanggungjawaban apbd yang telah selesai disusun dan siap untuk diproses ke tahap selanjutnya.
40	5.02.000042	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2025	1	Dokumen resmi yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti tindak lanjut dari pemerintah daerah atas temuan dan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk.
41	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	2025	0	Dokumen yang dihasilkan dari proses koordinasi untuk menyelesaikan kasus tuntutan ganti rugi (tptgr) keuangan daerah.
42	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2025	1	Dokumen kajian atau analisis mendalam terhadap laporan pertanggungjawaban apbd untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, dan efisiensi anggaran.
43	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2025	1	Dokumen formal (seperti peraturan kepala daerah, surat edaran) yang menetapkan kebijakan dan panduan teknis sebagai acuan dalam penyelenggaraan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah.
44	5.02.000046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2025	1	Dokumen yang merinci alur kerja, tahapan, dan mekanisme (sop) dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
45	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	2025	0	Aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan (workshop, bimtek) di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
46	5.02.000048	BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	2025	0	Badan layanan umum daerah (blud) di tingkat provinsi yang menerima program pembinaan, asistensi, atau supervisi secara aktif dalam satu periode.
47	5.02.000049	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen	2025	0	Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana cadangan, seperti dokumen pembentukan, penempatan, dan pencairan dana cadangan.
48	5.02.000050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	2025	0	Laporan yang menyajikan hasil kajian dan analisis kelayakan terhadap rencana investasi jangka panjang yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
49	5.02.000051	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	2025	0	Laporan analisis yang mengevaluasi proses perencanaan hingga realisasi penerimaan pinjaman oleh pemerintah daerah.
50	5.02.000052	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	2025	0	Laporan analisis yang mengevaluasi ketepatan perencanaan dan realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga pinjaman daerah.
51	5.02.000053	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	2025	0	Laporan analisis yang mengkaji efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
52	5.02.000054	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	2025	0	Laporan analisis yang mengevaluasi realisasi dan tingkat pengembalian pinjaman yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah daerah.
53	5.02.000055	Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	2025	0	Laporan yang mendokumentasikan proses perumusan kebijakan hingga penetapan alokasi dana subsidi kepada masyarakat atau badan usaha.
54	5.02.000056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	2025	0	Laporan analisis yang mengevaluasi efektivitas perencanaan dan ketepatan penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada entitas lain.
55	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	2025	0	Laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dan pengelolaan dana yang dialokasikan untuk keperluan darurat dan mendesak.
56	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	2025	1	Laporan yang menyajikan rincian perhitungan, penetapan alokasi, dan realisasi penyaluran dana bagi hasil (dbh) dari provinsi ke kabupaten/kota.
57	5.02.000059	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2025	0	Dokumen yang berisi hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data keuangan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan.
58	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2025	0	Dokumen (seperti laporan implementasi, berita acara, log pemeliharaan) yang membuktikan pelaksanaan kegiatan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi keuangan.
59	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	2025	0	Aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.
60	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2025	2	Dokumen standar satuan harga (ssh) atau standar biaya yang telah selesai disusun, ditetapkan, dan siap digunakan sebagai acuan penganggaran.
61	5.02.000063	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2025	0	Dokumen yang menetapkan spesifikasi teknis barang (standar barang) dan maksimal kebutuhan barang (standar kebutuhan) untuk setiap unit kerja.
62	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2025	1	Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (rkbmd) yang telah disusun oleh pengguna barang dan disetujui oleh pengelola barang.
63	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2025	1	Dokumen formal (seperti perkada atau sk) yang berisi aturan, prinsip, dan pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah (bmd).
64	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2025	1	Laporan periodik yang menyajikan informasi mengenai pencatatan, inventarisasi, dan kondisi seluruh barang milik daerah (bmd).
65	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2025	0	Laporan yang merangkum hasil kegiatan sensus atau inventarisasi fisik barang milik daerah (bmd) pada periode tertentu.
66	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2025	0	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengamankan bmd baik secara fisik, administrasi, maupun hukum.
67	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2025	1	Laporan yang berisi nilai wajar barang milik daerah (bmd) hasil dari proses penilaian yang dilakukan oleh penilai internal maupun eksternal.
68	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	2025	0	Laporan yang menyajikan temuan dan rekomendasi dari kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap siklus pengelolaan bmd.
69	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2025	0	Dokumen legal (seperti sk persetujuan) yang diterbitkan sebagai dasar pelaksanaan optimalisasi bmd, mulai dari pemanfaatan hingga penghapusan.
70	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2025	1	Laporan (termasuk berita acara) yang membuktikan adanya proses pencocokan data bmd antara bagian aset dengan bagian akuntansi.
71	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2025	1	Laporan akhir mengenai posisi dan kondisi barang milik daerah (bmd) yang menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd).
72	5.02.000074	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2025	0	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan bmd.
73	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2025	1	Dokumen perencanaan strategis (seperti rencana kerja, target penerimaan) yang disusun untuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah.
74	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2025	0	Laporan yang berisi analisis, evaluasi, dan rekomendasi terkait pengembangan potensi serta perumusan kebijakan baru di bidang pajak daerah.
75	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2025	1	Laporan yang mendokumentasikan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat atau wajib pajak mengenai kebijakan dan peraturan pajak daerah.
76	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2025	1	Unit sarana (misalnya kendaraan, komputer) dan prasarana (misalnya gedung layanan) yang tersedia dan berfungsi untuk mendukung operasional pengelolaan pajak daerah.
77	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2025	1	Laporan yang merangkum hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran baru atau pemutakhiran data objek, subjek, dan wajib pajak daerah.
78	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2025	1	Laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan pengelolaan basis data perpajakan, termasuk validasi, pemeliharaan, dan penyajian data.
79	5.02.000081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	2025	1	Surat ketetapan pajak daerah (seperti skpd, skpdkb) yang diterbitkan secara resmi kepada wajib pajak.
80	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2025	0	Laporan yang menyajikan status penyelesaian atau tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pajak daerah.
81	5.02.000083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	2025	1	Dokumen (seperti surat pemberitahuan pajak daerah/sptpd) yang telah selesai melalui proses penelitian dan verifikasi kebenaran datanya.
82	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2025	1	Dokumen penagihan (seperti surat teguran, surat paksa) yang telah diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak (wp) yang menunggak pembayaran pajak.
83	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	2025	0	Surat permohonan keberatan dari wajib pajak yang telah diproses dan diberikan keputusan (diterima, ditolak, atau diterima sebagian).
84	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	2025	0	Laporan yang merangkum hasil kegiatan pengawasan internal dan eksternal terhadap seluruh proses pengelolaan pajak daerah untuk memastikan kepatuhan.
85	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2025	0	Laporan yang berisi hasil kegiatan pembinaan, supervisi, dan pengawasan terhadap skpd pemungut retribusi daerah.
86	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2025	1	Laporan periodik yang menyajikan data dan analisis mengenai kemajuan implementasi sistem transaksi keuangan secara elektronik (non-tunai) di lingkungan pemerintah daerah.
87	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	2025	47	Dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dari setiap skpd yang telah selesai diperiksa, divalidasi, dan disahkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (tapd).
88	5.02.000101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2025	0	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan teknis mengenai penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah.
89	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2025	0	Draf/rancangan produk hukum (perda dan perkada) tingkat kabupaten/kota mengenai pertanggungjawaban apbd yang telah selesai disusun dan siap diproses lebih lanjut.
90	5.02.000123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2025	0	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan di bidang akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
91	5.02.000124	BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	2025	0	Badan layanan umum daerah (blud) di tingkat kabupaten/kota yang secara aktif menerima program pembinaan, asistensi, atau supervisi dalam satu periode.
92	5.02.000125	Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	2025	1	Laporan yang menyajikan data statistik keuangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang telah diolah dan dikompilasi untuk berbagai keperluan analisis.
93	5.02.000126	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2025	0	Dokumen resmi yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana cadangan di tingkat kabupaten/kota.
94	5.02.000135	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	2025	1	Laporan yang menyajikan rincian perhitungan, alokasi, dan realisasi penyaluran dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
95	5.02.000138	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2025	0	Aparatur sipil negara (asn) dari pemerintah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembinaan terkait penggunaan sistem informasi keuangan daerah.
96	5.02.000153	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2025	0	Dokumen kajian atau analisis yang berisi evaluasi potensi, usulan pengembangan, dan rekomendasi kebijakan baru di bidang pajak daerah.
97	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2025	1	Laporan yang merangkum hasil kegiatan pemutakhiran data atau penambahan baru data objek, subjek, dan wajib pajak di tingkat kabupaten/kota.
98	5.02.000158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	2025	0	Objek pajak (khususnya pbb-p2) yang nilai jual objek pajak (njop) nya telah diperbarui atau disesuaikan dalam satu periode penilaian.
99	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	2025	1	Interaksi layanan (baik tatap muka, telepon, maupun online) yang diberikan kepada wajib pajak terkait informasi atau konsultasi perpajakan daerah.
100	5.02.000161	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2025	1	Dokumen pelaporan dari wajib pajak (misalnya sptpd) yang telah selesai diverifikasi kebenarannya oleh petugas pajak.
