Ringkasan
Data sektoral urusan Tenaga Kerja (kode 2.07) yang dihasilkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tahun 2025.
Dataset ini memuat 46 indikator lengkap dengan satuan dan definisi operasionalnya. Seluruh indikator telah diverifikasi oleh walidata.
Catatan: nilai 0 dapat berarti memang tidak ada capaian pada tahun tersebut, atau data belum tersedia. Untuk konfirmasi atau permintaan data lebih rinci, silakan hubungi produsen data melalui menu Form Permintaan Data.
Pratinjau
| Kode DSSD | Uraian | Satuan | Tahun | Nilai | Definisi Operasional |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07.000001 | Angkatan Kerja (AK) | Orang | 2025 | 0 | jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran |
| 2.07.000002 | Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi | Asosiasi | 2025 | 0 | Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya. |
| 2.07.000005 | CPMI/PMI | Orang | 2025 | 6 | Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia |
| 2.07.000018 | Instruktur pemerintah | Orang | 2025 | 0 | Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan. |
| 2.07.000019 | Instruktur swasta | Orang | 2025 | 0 | Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah |
| 2.07.000024 | Kapasitas terpasang pemerintah | Orang | 2025 | 0 | Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja |
| 2.07.000029 | kecelakaan kerja | Kasus | 2025 | 0 | Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja |
| 2.07.000032 | Lembaga Bipartit | Lembaga | 2025 | 1 | LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh |
| 2.07.000035 | Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi | Unit | 2025 | 0 | Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja |
| 2.07.000036 | Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi | Unit | 2025 | 0 | Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja |
Sumber daya
Metadata
Ajukan permintaan data kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui Diskominfo Boltim.